PLAZNEWS — PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar) telah bertransformasi menjadi perseroan daerah (Perseroda) sejak Agustus 2025.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ini diharapkan semakin siap menghadapi tantangan transformasi digital, sekaligus memperkuat pondasi layanan berbasis teknologi yang andal, efisien, dan sesuai standar global.
Persiapan tersebut di antaranya penguatan IT Service Management berbasis Information Technology Infrastructure Library (ITIL) dan ISO/IEC 20000. Hal ini menjadi bagian dari upaya Bank Kalbar dalam memperkuat tata kelola layanan teknologi informasi yang semakin krusial di tengah akselerasi digital perbankan.
Penguatan sistem manajemen layanan IT yang terstandar sangatlah penting guna mendukung kinerja bisnis bank secara berkelanjutan, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip tata kelola yang baik.
Dari sisi kinerja, Bank Kalbar mencatat capaian positif dengan laba bersih sebesar Rp511 miliar pada tahun buku 2025 serta kontribusi dividen Rp135,8 miliar ke pemerintah daerah.
efisiensi operasional baik (BOPO 69,94 persen), permodalan yang sangat kuat (CAR 36,97 persen), profitabilitas stabil (ROA 2,61 persen dan ROE 12,28 persen), serta likuiditas yang terjaga (LDR 85,59 persen).
Bank Kalbar juga memiliki total aset Rp27,68 triliun dengan aset produktif tercatat sebesar Rp26,75 triliun di tahun lalu. Bukan itu saja. BUMD ini resmi menunjuk Edy Kusnadi sebagai calon direktur utama melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 11 Februari 2026.
Penunjukan tersebut diharapkan memperkuat dukungan terhadap program pemerintah serta peran bank daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Kondisi Bank Kalbar sangat sehat yang dapat dilihat dari kinerja keuangan sepanjang 2025," tuturnya.
Selanjutnya, upaya Bank Kalbar dalam meningkatkan ekonomi daerah dapat dinilai dari penyaluran kredit UMKM yang mencapai Rp2,93 triliun dengan jumlah debitur mencapai 19 ribu nasabah berdasarkan data terakhir perseoran per 31 Maret 2026.
"Penambahan kredit UMKM tetap menerapkan manajemen risiko yang terintegrasi, penguatan fungsi kepatuhan, serta pelaksanaan audit secara berkala sebagai bagian dari 'three lines of defense', jelas Edy.
