PLAZNEWS — Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mendata kebutuhan lampu penerangan jalan umum (PJU)mencapai sekitar 33.000 unit, yang akan dipenuhi secara bertahap sesuai anggaran yang ada.
Kepala Dishub Cianjur Aris Haryanto di Cianjur, Jabar, Selasa, mengatakan pada 2026 terdapat kebutuhan sebanyak 120 titik PJU yang bersumber dari program Rempug Warga, yang mana sebelumnya warga mengajukan bantuan kepada Bupati Cianjur.
Dishub Cianjur pada 2026 juga sudah mengusulkan kebutuhan PJU untuk wilayah utara mulai dari ruas Haurwangi hingga Gekbrong serta dari pertigaan Kuda Kosong menuju arah Jonggol yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat terutama pengguna jalan karena minim.
"Darisekitar 44.000 titik PJU di Cianjur, saat ini terpasang sekitar 11.000 titik, yang mana PJU yang sudah terpasang membutuhkan biaya pemeliharaan rutin, sedangkan anggaran yang tersedia terbatas," katanya.
Untuk mengejar target pemenuhan dalam lima tahun, tutur dia, dibutuhkan anggaran sekitar Rp200 miliar khusus untuk PJU, namun setiap tahun anggaran yang tersedia sangat terbatas, sehingga target pencapaian terpasangnya 44 ribu PJU membutuhkan waktu cukup lama.
Bahkan, ketika upaya maksimal dilakukan disesuaikan dengan anggaran yang ada setiap tahunnya, membutuhkan waktu hingga 30 tahun agar puluhan ribu PJU terpasang di seluruh jalan kabupaten, dengansetiap tahun ditargetkan dapat memasang 1.000 PJU.
Namun, untuk mempercepat pemerataan pemasangan PJU, pihaknya berencana mengusulkan agar alokasi pajak penerangan jalan (PPJ) difokuskan untuk pembangunan dan pengembangan PJU pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
"Kalau didukung anggaran yang optimal pemasangan PJU di jalan kabupaten di Cianjur dapat lebih merata dan meningkatkan keselamatan serta kenyamanan masyarakat terutama pengendara yang melintas," katanya.
Dia menjelaskan untuk PJU di jalan provinsi yang membentang di wilayah Cianjur, namun dirasakan masih kurang sudah diselesaikan Pemprov Jabar, sedangkan untuk jalan nasional pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan.
"Namun, sejumlah program di pusat mengalami penundaan akibat efisiensi anggaran, termasuk di Cianjur, pengajuan PJU untuk jalan kabupaten di wilayah selatan ditunda hingga anggaran tersedia," katanya.
