PLAZNEWS — Kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) menjadi syarat mendasar bagi setiap pengendara di jalan raya. Dokumen ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bukti sah bahwa seseorang telah memenuhi standar kompetensi berkendara yang ditetapkan negara. Tanpa SIM, seorang pengemudi dinilai belum layak mengoperasikan kendaraan bermotor, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, maupun kesiapan mental.
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menjadi dasar hukum utama dalam penegakan aturan lalu lintas di Indonesia.
Pelanggaran pertama adalah tidak memiliki SIM, yang diatur dalam Pasal 281 UU LLAJ. Kondisi ini mencakup pengendara yang belum pernah membuat SIM, atau memiliki SIM tetapi masa berlakunya telah habis dan tidak diperpanjang. Dalam konteks hukum, situasi ini tergolong pelanggaran serius karena pengendara belum terbukti memiliki kompetensi yang diakui secara resmi.
Pasal 281 menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM dapat dikenakan pidana kurungan paling lama empat bulan atau denda maksimal Rp1 juta. Sanksi ini mencerminkan tingginya risiko keselamatan yang ditimbulkan. Tanpa proses uji teori dan praktik, kemampuan pengendara tidak terverifikasi, sehingga berpotensi membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.
Sementara itu, pelanggaran kedua adalah tidak dapat menunjukkan SIM saat pemeriksaan, yang diatur dalam Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ. Kondisi ini terjadi ketika pengendara sebenarnya sudah memiliki SIM yang sah dan masih berlaku, tetapi tidak membawanya saat berkendara, misalnya karena tertinggal atau hilang.
Dalam aturan tersebut, sanksi yang diberikan lebih ringan, yakni pidana kurungan paling lama satu bulan dan/atau denda maksimal Rp250 ribu. Hal ini karena pelanggaran tersebut bersifat administratif, bukan menyangkut kompetensi berkendara. Artinya, negara tetap mengakui bahwa pengendara telah lulus uji kelayakan, hanya saja lalai dalam membawa dokumen.
