Bisnis 27 Apr 2026

Realisasi PSR Rendah, Upaya Percepatan Mulai Digenjot

Realisasi PSR Rendah, Upaya Percepatan Mulai Digenjot

PLAZNEWS — Jakarta, VIVA Realisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi industri kelapa sawit nasional. Di tengah peran strategis sawit sebagai penopang ekonomi, produktivitas perkebunan rakyat dinilai belum optimal karena lambatnya proses peremajaan kebun yang sudah tua.

Kondisi ini mendorong berbagai pihak untuk kembali mendorong percepatan implementasi PSR secara lebih terstruktur.

PT Agrinas Palma Nusantara, sebagai BUMN di sektor perkebunan kelapa sawit, menyampaikan bahwa tantangan utama saat ini terletak pada rendahnya produktivitas kebun rakyat yang luasnya mencapai hampir setengah dari total perkebunan sawit nasional.

Upaya pendampingan kepada petani terus dilakukan, khususnya dalam rangka mendukung pelaksanaan PSR yang dinilai masih jauh dari target. Direktur Kemitraan dan Plasma PT Agrinas Palma Nusantara (APN), Seger Budiardjo, menyoroti posisi strategis komoditas kelapa sawit dalam perekonomian nasional.

Seger Budiardjo, dalam Forum Diskusi Terbatas (FDT) di Menara Agrinas Palma, dikutip dari siaran pers, Senin, 27 April 2026.

Seger menjelaskan bahwa salah satu persoalan mendasar adalah dominasi tanaman sawit tua di perkebunan rakyat yang berdampak langsung pada rendahnya hasil produksi. Ia menyebut kondisi ini tersebar luas dan melibatkan jutaan petani di berbagai daerah.

Luas tanaman tua yang lebih dari 25 tahun, mencapai 40 persen atau 2,8 juta hektar yang melibatkan 1,1 juta kepala keluarga, kata Seger Budiardjo.

Dari sisi produksi, ia menambahkan bahwa terdapat kesenjangan cukup jauh antara perkebunan rakyat dan perkebunan skala besar. Saat ini, produktivitas sawit rakyat hanya sekitar 2,6 ton per hektar per tahun, lebih rendah dibandingkan swasta dan PTPN.

rata 20 ribu per tahun. Karena itu, perlu strategi percepatan PSR. Dukungan pemerintah dan peran aktif Agrinas Palma menjadi kunci keberhasilan percepatan PSR, katanya.

Menurutnya, percepatan PSR tidak bisa hanya bergantung pada satu pihak, melainkan membutuhkan koordinasi lintas lembaga serta penyederhanaan mekanisme yang selama ini dinilai masih menjadi hambatan di lapangan.

Rekomendasi Terkait